fbpx
Tertinggal dan Termiskin, Malangnya Daerah Pesisir Indonesia

Tertinggal dan Termiskin, Malangnya Daerah Pesisir Indonesia

Pertumbuhan ekonomi memang diperlukan sebagai unsur keberlangsungan kehidupan, tetapi pembangunan manusia dan demokrasi dalam konteks pembangunan nasional justru lebih penting. Ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi sebagai ide dominan telah menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial yang sangat besar antara kelompok yang jauh lebih besar jumlahnya, tetapi miskin.

Telah terjadi pula kesenjangan kesejahteraan di daerah perkotan-perdesaan, antara daerah Jawa dan luar Jawa, daerah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) maupun daerah bukan pesisir dengan daerah pesisir dan daerah pedalaman di Indonesia.

Indonesia sebagai negara maritim yang ditandai dengan jumlah pulau sekitar 17.300 dan garis pantai sekitar 81.200 km dengan luas lautan 5,8 juta km² merupakan keunggulan komparatif dalam potensi sumber daya perikanan dan kelautan serta transportasi air. Karakteristik geografis Indonesia seperti ini serta struktur dan tipologi ekosistemnya yang didominasi oleh lautan telah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.

Kenyataan ini tidak serta merta menjadikan pembangunan sektor kelautan dan kemaritiman sebagai primadona dan andalan Indonesia sebagai negara maritim, namun justru sebaliknya. Peluang dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) belum tergarap secara optimal dalam bidang ekonomi, transportasi laut, sosial budaya, teknologi, hukum, dan aspek sosial dasar lainnya.

Adalah wajar jika Indonesia telah menjadi negara maritim yang miskin dan merana karena tidak didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan kemaritiman.

Laporan BPS, Bappenas, dan UNDP dan perkembangan kemiskinan absolut yang dilaporkan oleh BPS menunjukkan proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar di daerah pesisir jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah bukan pesisir.

Kemiskinan, kelaparan, gizi buruk, kekurangan energi kronis, dan morbiditas dialami sebagian besar penduduk Indonesia dan penduduk di daerah pesisir. Kondisi ini jauh lebih parah dibandingkan dengan daerah lainnya. Sedemikian miskinnya penduduk pesisir sehingga pembagian beras bulukan tetap ditunggu-tunggu bahkan harus rela antre berjam-jam.

Untuk mengatasi hal itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara berbagai elemen termausk dukungan politik. Jalan pintas untuk dapat keluar dari kemiskinan dan kelaparan adalah mengubah gaya kepemimpinan yang peduli terhadap pembangunan daerah pesisir, utamanya sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mengelola secara optimal sumber daya alam di daerah pesisir yang cukup melimpah.

UNDP menerbitkan parameter keberhasilan pembangunan manusia yang lebih popular dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indikator ini hanya mengukur pembangunan manusia yang lebih sempit atau suatu ringkasan dari pembangunan manusia. Belum dapat mencerminkan sebagian besar aspek kehidupan manusia, namun cukup berguna untuk mengetahui berbagai kemajuan yang telag dicapai atau seberapa jauh ketertinggalan yang masih dialami.

Peningkatan IPM akan diikuti pula penurunan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) dengan dimensi yang berbeda. Konsep kemiskinan manusia lebih ditujukan untuk mengukur ketertinggalan atau ketidakberdayaan pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk hidup layak dan ketertinggalan dalam mengakses pelayanan dasar. Dengan demikian, semakin tinggi nilai IKM daerah tersebut maka semakin tertinggal dari aspek kehidupan penduduk di daerah tersebut.

Latar belakang pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh musim, akses terhadap air bersih yang terbatas, dan persediaan pangan yang rentan merupakan daerah kantung kemiskinan. IPM yang relatif rendah dan IKM yang tinggi, diperkirakan akan berdampak pada ketertinggalan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman untuk peningkatan kesejahteraan penduduk pesisir.


Penulis : Prof. Dr. Tukiran, M.Si, Dosen Universitas Negeri Surabaya

Publikasi Pertama : cpps.ugm.ac.id

Kontak Kami

Plaza Kuningan, Menara Selatan, 11th Floor,
19 Suite (Frakfurt), Jl. HR. Rasuna Said, RT.02, RW.05, Kav. C11-14, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota 12920

Email. niatbaiksinergi@gmail.com
Telp. +62 822 9861 5000