Ironi Negri Maritim dan Nasib Masyarakat Pesisir

Ironi Negri Maritim dan Nasib Masyarakat Pesisir

Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat pesisir menjadi fakta nyata dalam perkembangan pembangunan Indonesia. Selama bertahun-tahun perekonomian kelihatan bertumbuh namun di balik pertumbuhan itu tersembunyi persoalan sensitif yang dapat menimbulkan konflik horizontal dan vertikal di tengah bangsa.

Pemerintah Indonesia seharusnya berupaya mencapai tujuan pembangunan, yakni struktur masyarakat Indonesia yang sejahtera. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik, diukur antara lain dari pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder.

Sayangnya, para penyelenggara negara terlalu asyik terbuai oleh perubahan- perubahan fisik yang nampak serta dianggap sebagai keberhasilan pembangunan. Pemerintah menganggap pertumbuhan pendapatan total ekonomi negara sudah merepresentasikan kondisi perekonomian yang ada di tengah masyarakat.

Pemerintah memprioritaskan pembangunan investasi besar seperti pelabuhan, jalan, dan kawasan industri, namun kurang memberi porsi yang sepadan untuk pembangunan terhadap masyarakat menengah ke bawah. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus selaras dengan ketersediaan kebutuhan pokok dan tambahan di dalam setiap keluarga Indonesia sehingga setiap penduduk dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebanyakan masyarakat pesisir Indonesia, terkhusus masyarakat nelayan ternyata masih belum mendapatkan nilai lebih dari potensi kekayaan sumber daya laut Indonesia. Masyarakat nelayan umumnya masih jauh dari sejahtera yang ditunjukkan dari pendidikan keluarga nelayan yang rendah dan tidak dapat memenuhi standar kesehatan maupun kebutuhan sehari-hari.

Ada empat masalah pokok yang menjadi penyebab dari kemiskinan, yaitu kurangnya kesempatan (lack of opportunity), rendahnya kemampuan (low of capabilities), kurangnya jaminan (low level-security), dan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan (vulnerability), keterpurukan (voicelessness), dan ketidakberdayaan (powerlessness) dalam segala bidang.

Ketika pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, namun masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan justru hanya menjadi penonton saja. Produksi hasil laut yang diperoleh nelayan sangatlah minim jika dibandingkan potensi sumber daya laut yang berada di lingkungan sekitar nelayan tersebut.

Kebijakan tegas yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menindak ilegal fishing dan kejahatan laut lainnya ternyata belum cukup untuk mengembalikan citra Indonesia sebagai masyarakat bahari dan maritim. Kebijakan ini seharusnya dilanjutkan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing masyarakat pesisir, khususnya nelayan sehingga pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat dilakukan bersama-sama.

Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Presiden Jokowi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan. Namun, selain membuat kebijakan ekonomi, salah satu hal mendasar yang harus segera dibenahi pemerintah adalah pendidikan masyarakat pesisir.

Pendidikan memiliki peranan yang sentral karena setiap negara bersaing dalam menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, memiliki kemampuan yang terampil dan terdidik. Perbaikan sarana dan prasaranapendidikan di lingkungan masyarakat nelayan akan memacu peningkatan kualitas SDM nelayan. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan umum maupun peningkatan kemampuan nelayan dalam menangkap hasil laut.

Kehidupan masyarakat nelayan yang miskin dan dekat dengan laut menyebabkan tingginya kerentanan kesehatan masyarakat nelayan. Jaminan kesehatan dari pemerintah akan sangat membantu perekonomian keluarga nelayan. Alokasi pengeluaran yang seharusnya digunakan untuk biaya kesehatan dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk kebutuhan hidup yang lain.

Pemerintah pusat juga seharusnya mendesak pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pembangunan wilayah pesisir daerah. Pemerintah daerah seharusnya membuka kesempatan kepada masyarakat nelayan untuk dapat meningkatkan perekonomiannya. Bantuan ini dapat berupa regulasi laut yang pro nelayan kecil, pelatihan dan subsidi kebutuhan produksi ikan, serta penyediaan fasilitas pendingin ikan yang dapat digunakan oleh komunitas nelayan.

Pemerintah daerah perlu membentuk badan usaha milik daerah ataupun koperasi untuk mengatur sistem pengangkutan hasil laut yang langsung menuju pasar utama sehingga dapat mengurangi biaya distribusi dan memperlama daya tahan hasil laut. Pemerintah daerah juga harus lebih mendengar keluhan dan masukan dari komunitas-komunitas nelayan sehingga hak dan kebutuhan masyarakat nelayan dapat lebih diakomodir.

Hasil laut Indonesia telah menjadi komoditas ekspor yang diminati oleh pasar internasional. Pembenahan dan peningkatan daya saing nelayan harus menjadi prioritas pemerintah sehingga kekayaan sumber daya laut Indonesia dapat memberikan manfaat dan nilai lebih bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia.

 


Penulis : Sahat Martin Philip Sinurat, Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation (CePSA)

Publikasi Pertama : kkp.go.id

Kontak Kami

Plaza Kuningan, Menara Selatan, 11th Floor,
19 Suite (Frakfurt), Jl. HR. Rasuna Said, RT.02, RW.05, Kav. C11-14, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota 12920

Email. niatbaiksinergi@gmail.com
Telp. +62 822 9861 5000